JAKARTA - Sistem perekonomian Indonesia saat ini masih menjadi sorotan publik, terutama pasca-Pemilu 2024.
Bank Indonesia (BI) sejak awal tahun 2025 telah memperkirakan adanya pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh konsumsi masyarakat, yang didorong oleh agenda-agenda besar negara, termasuk Pemilu yang menentukan presiden, wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Setelah gelaran Pemilu 2024 yang diprediksi dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian, kini muncul pertanyaan mengenai bagaimana kondisi sistem perekonomian tanah air di tahun 2025 dan apa saja ciri-cirinya.
Untuk lebih memahami dinamika ini, simaklah pembahasan lengkap mengenai sistem perekonomian Indonesia yang tengah berlangsung.
Apa Itu Sistem Perekonomian?
Untuk memahami isu yang lebih besar, penting untuk memulai dengan definisi dasar tentang sistem perekonomian di suatu negara.
Secara umum, sistem ekonomi adalah seperangkat aturan yang diterapkan oleh negara untuk mengatur, mengoordinasikan, dan melaksanakan aktivitas perekonomian.
Peran sistem ekonomi lebih dari sekadar itu. Sistem ini juga bertanggung jawab atas pengaturan berbagai pelaku ekonomi, yaitu masyarakat sebagai konsumen, bank, pemerintah, dan produsen.
Aktivitas ekonomi yang berlangsung meliputi berbagai sektor, seperti produksi barang, distribusi, perdagangan, sistem perbankan, hingga investasi.
Pendapat Adam Smith, seorang filsuf Skotlandia yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi, mendukung definisi ini.
Menurutnya, sistem ekonomi diciptakan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang akhirnya akan menciptakan kesejahteraan.
Oleh karena itu, setiap lembaga ekonomi yang ada dalam masyarakat harus saling mendukung demi tercapainya kemakmuran bersama.
Ternyata, peran sistem ekonomi dalam suatu negara sangatlah signifikan. Sistem ini perlu diatur dan dijaga dengan baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kita dapat lebih memahami sistem ekonomi dengan melihat peran dan fungsinya dalam struktur negara dan kehidupan sehari-hari.
Fungsi Sistem Perekonomian di Indonesia
Secara umum, sistem perekonomian di seluruh dunia memiliki fungsi yang saling terkait. Fungsi utama dari sistem ekonomi adalah untuk mendorong masyarakat agar melakukan kegiatan produksi.
Berdasarkan hal tersebut, fungsi-fungsi dari sistem ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut:
-Mendorong pelaksanaan kegiatan produksi barang dan jasa.
-Mengatur distribusi hasil produksi, baik barang maupun jasa.
-Mengarahkan atau mengoordinasi aktivitas setiap individu yang terlibat dalam sistem ekonomi.
-Memastikan hasil produksi barang dan jasa dapat tersebar merata ke seluruh lapisan masyarakat.
-Meskipun setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda, secara umum fungsi utama sistem ekonomi tetap sama, yaitu untuk mengatur jalannya alur ekonomi.
Perbedaan ini muncul karena kondisi politik, sosial, dan budaya yang berbeda di setiap negara. Sudahkah kamu mengetahui seperti apa sistem perekonomian di Indonesia saat ini? Ayo, kita simak pembahasan selanjutnya untuk mengetahui lebih jauh!
Sistem Perekonomian Indonesia saat Ini
Indonesia saat ini menganut sistem ekonomi yang berlandaskan pada Pancasila, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Sistem ini sering disebut juga sebagai sistem kerakyatan.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pemilihan sistem ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan politik yang ada di wilayah tersebut.
Fenomena serupa terjadi di Indonesia, yang sangat menjunjung tinggi budaya gotong royong dan sikap ramah tamah.
Nilai-nilai budaya yang mengedepankan kebaikan hati dan saling membantu ini sangat berperan dalam pembentukan sistem ekonomi berbasis Pancasila.
Dengan menjadikan ideologi Pancasila sebagai landasan hidup dan dasar perekonomian negara, Indonesia merepresentasikan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, pasal 33 dan 34 UUD 1945, serta pembukaan UUD 1945.
Dalam praktiknya, lima sila Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan mekanisme ekonomi, yang kemudian menghasilkan lima prinsip utama, yaitu:
-Menggerakkan pemerintahan berdasarkan dorongan ekonomi.
-Mewujudkan pemerataan sosial agar tidak ada ketimpangan.
-Membuat kebijakan nasional yang menjaga ketahanan ekonomi.
-Menjadikan demokrasi dan koperasi sebagai pilar utama perekonomian.
-Melakukan perencanaan yang seimbang antara tingkat nasional dan daerah.
Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia, serta mencegah ketimpangan finansial dan sosial yang semakin lebar.
Oleh karena itu, sistem ekonomi yang adil dan bijaksana menjadi kunci utama dalam mendukung perkembangan ekonomi yang lebih merata.
Seiring waktu, sistem perekonomian Indonesia mengalami dinamika yang berubah-ubah. Sebelum lebih mendalami sistem perekonomian yang berlaku saat ini, mari kita telusuri terlebih dahulu sejarah perkembangannya.
Sejarah Perkembangan Sistem Perekonomian di Indonesia
Sistem perekonomian di Indonesia telah mengalami tiga kali perubahan besar sebelum akhirnya mengadopsi ideologi Pancasila sebagai landasan ekonomi.
Berikut ini adalah rangkuman perubahan sistem ekonomi di Indonesia dari tahun 1945 hingga 2024.
Masa Sistem Ekonomi Nasional (1945-1959)
Indonesia mulai menganut sistem ekonomi nasional pada awal kemerdekaan pada tahun 1945. Pada saat itu, negara menghadapi tantangan besar akibat penjajahan Belanda dan dampak agresi militer yang baru saja berakhir.
Pemerintah berusaha membangkitkan ekonomi dengan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan, karena pajak belum mencukupi sebagai sumber pendapatan negara.
Komite Siasat Ekonomi yang dipimpin Bung Hatta juga dibentuk untuk merancang kebijakan ekonomi pascakolonial.
Meskipun telah ada upaya-upaya pemulihan, sistem ekonomi nasional akhirnya digantikan oleh sistem ekonomi demokrasi terpimpin.
Masa Sistem Ekonomi Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Sistem ekonomi demokrasi terpimpin dimulai setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam masa ini, berbagai kebijakan dikeluarkan untuk memperbaiki perekonomian, terutama di sektor industri.
Program Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana dibentuk untuk mengelola perusahaan kecil dalam industri. Selain itu, Bank Industri Negara juga didirikan untuk mendukung pengembangan industri.
Namun, meskipun ada upaya tersebut, ekonomi Indonesia mengalami kemunduran, yang ditandai dengan inflasi tinggi dan situasi politik yang tidak stabil. Akibatnya, sistem ekonomi ini pun digantikan.
Masa Sistem Demokrasi Ekonomi (1967-1998)
Pada masa ini, dua program besar yang dikenal adalah Pembangunan Lima Tahun (Pelita) dan Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun.
Sistem ekonomi ini diterapkan selama pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.
Perekonomian Indonesia mengalami kemajuan pesat, namun sistem ini lebih condong pada kapitalisme. Indonesia membuka diri terhadap investasi asing dan utang luar negeri.
Meski manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka pendek, dampak negatifnya adalah beban utang negara yang terus meningkat.
Dengan perubahan-perubahan ini, sistem ekonomi Indonesia terus berkembang hingga akhirnya mengarah pada penerapan Pancasila sebagai dasar perekonomian negara.
Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila
Ciri utama dari sistem ekonomi Pancasila adalah penerapan prinsip kekeluargaan dan gotong royong sebagai dasar yang mengatur perekonomian.
Sistem ini juga berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945, yang secara singkat dapat dirangkum dalam beberapa poin berikut:
-Negara memiliki kendali penuh terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan kehidupan masyarakat.
-Negara menguasai kekayaan alam Indonesia dalam berbagai bentuk untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kesejahteraan bersama.
-Sistem ekonomi ini mengedepankan asas kekeluargaan yang diterapkan secara bersama-sama.
Secara sederhana, sistem ekonomi Pancasila memberikan hak penuh kepada pemerintah dan sektor swasta untuk mengelola sumber daya negara.
Tujuan pengelolaan ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga sesuai dengan norma dan pandangan hidup bangsa.
Dalam hal pengelolaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta memiliki peran yang seimbang, tanpa ada pihak yang mendominasi.
Namun, meskipun memberikan keseimbangan peran antara pemerintah dan swasta, sistem ini juga memiliki beberapa kelemahan, mirip dengan sistem-sistem ekonomi sebelumnya.
Untuk memahami lebih dalam pemikiran para pendiri bangsa yang melahirkan sistem ekonomi Pancasila, kamu bisa menggali lebih lanjut dalam literatur terkait.
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Pancasila
Kebijakan dalam sistem ekonomi Pancasila sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang mengedepankan keadilan nasional untuk seluruh rakyat.
Oleh karena itu, bukan hanya pemerintah yang memiliki hak untuk mengelola sumber daya potensial negara.
Pemerintah juga tetap menjalankan pengawasan untuk memastikan tidak ada penyelewengan yang dapat merugikan negara dan berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Tujuan utama dari ekonomi Pancasila adalah menjadikan rakyat sebagai pusat dalam perekonomian. Dengan demikian, rakyat memegang peran penting dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti perdagangan dan investasi.
Sistem ekonomi ini sebenarnya sudah cukup ideal karena melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam proses ekonomi. Hal ini memberikan harapan bagi pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik setelah Pemilu 2024.
Namun, meskipun sistem ini memberikan banyak manfaat, ada juga kekurangan, khususnya dalam hal dominasi peran pemerintah. Dominasi ini dapat menghambat inovasi dari masyarakat serta memperlambat pengambilan keputusan.
Kelambatan ini juga dipengaruhi oleh proses demokrasi yang harus berjalan sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.
Sebagaimana yang kita alami dalam Pemilu 2024, proses demokrasi memerlukan tenaga dan waktu yang cukup banyak, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar.
Sebagai penutup, sistem perekonomian Indonesia terus beradaptasi dengan tantangan zaman untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.